Kontrak Politik: Raja Alim Raja Disembah-Raja Lalim Raja Disanggah.

PT. Media Apero Fublic

22 Sep, 2020 0 0

Apero Fublic.- Palembang. Perjalanan Bangsa Melayu (Indonesia) sudah berlangsung ribuan tahun lalu. Telah bermunculan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dalam perjanan politik bangsa Melayu ada kontrak politik antara rakyat dan penguasa. Rakyat dan penguasa harus mematuhi kontrak politik tersebut. Kalau tidak mematuhinya, maka bencana dan malapetaka akan datang. Hukuman Tuhan akan datang untuk menghukum rakyat atau sang penguasa.

Kontrak politik bermulah pada masa lampau di negeri Melayu, Palembang. Palembang adalah peradaban awal dari Bangsa Indonesia. Di mulai dari Kedatuan Sriwijaya, adalah negara tradisional pertama Indonesia yang menyatukan Nusantara. Meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Papua, Kalimantan, Sulawesi dan Semenajung Malaysia, juga sekitarnya.

Kontrak politik pertama orang Indonesia bermulah dari kronik Demang Lebar Daun di Palembang. Perjanjian antara rakyat dan pemimpin, dilaksanakan. Sumpah setia disepakati, dan Tuhan menjadi saksi sekaligus hakim. Hukuman akan menimpa kedua belah pihak apabila melanggar sumpah setia tersebut. Yaitu, kontrak politik antara Demang Lebar Daun dengan menantunya Sang Sapurba.

Sumpa setia antara rakyat dan penguasa diikrarkan, setelah Demang Lebar Daun raja Palembang menyerahkan tahtanya pada menantunya Sang Sapurba, putra Iskandar Zulkarnain. Permintaan Demang Lebar Daun adalah; kalau anak-cucunya (rakyat) berbuat salah, hukumlah.

Kalau perlu dihukum mati sesuai salahnya. Tapi syaratnya jangan dipermalukan, yang bermakna jangan berbuat melampaui batas. Demang Lebar Daun dalam sumpah setia itu, memposisikan diri sebagai wakil rakyat.

Sedangkan Sang Sapurba meminta rakyat agar tidak menjadi rakyat yang durhaka pada rajanya. Tidak Durhaka dalam makna disini adalah menjadi rakyat yang baik, patuh dan setia pada negara dan pemerintah. Syarat Sang Sapurba diterima Demang Lebar Daun selaku wakil rakyat.

Waktu berlalu, kontrak politik berjalan dalam diam dan senyap. Bahkan para pemimpin dan rakyat sendiri sudah banyak yang lupa dan tidak tahu dengan kontrak politik ini. Kemudian terjadilah pelanggaran dari kontrak politik tersebut.
**
Pelanggaran Kontrak Politik.
Berawal dari kisah Wan Anom istri Megat Sri Rama. Dia sedang mengandung anak pertamanya. Megat Sri Rama adalah seorang Laksamana yang bertugas meronda perairan Riau. Saat sedang duduk di depan rumah. Lewatlah Penghulu Bendahari membawa talam berisi buah nangkah untuk dihidangkan pada Sultan Mahmud Syah II. Sultan saat itu sedang diperistirahatan dikawan hulubalang Sri Bija Wangsa.

Wan Anom yang sedang hamil, sangat ingin makan buah nangkah masak itu. Kemudian dia beranikan diri meminta sebiji buah nangka pada Penghulu Bendahari. Karena kasihan maka penghulu memberikan buah nangka. Betapa girangnya Wan Anom dan dimakannya dengan lahap.

Penghulu Bendahari berlalu dan masuk ke kamar Sultan. Sultan bertanya mengapa sudah ada biji diambil, tidak rata lagi pada potongannya. Penghulu Bendahari menceritakan dengan jujur. Dia tidak sampai hati pada Wan Anom yang sedang mengidam. Karena itu adalah kehendak bayi di dalam kandungan Wan Anom.

Mendengar itu, Sultan Muhmud Syah murka. Hulubalang Sri Bija Wangsa ternyata seorang penjilat dan pencari muka, dia berkata menghasut. “Pendurhaka, memberi makan Sultan makanan sisa.” Ujar Sri Bija Wangsa memanasi Sultan dan menjilat.

Bukan tanpa alasan, Sri Bija Wangsa memang sudah lama iri hati dengan Megart Sri Rama suami Wan Anom. Sultan yang dihasut dan dipanasi oleh hulubalang iri karena Megat Sri Rama yang dipercaya Sultan menjadi laksamana.

Sudah menjadi kebiasaan zaman feodal, kehormatan di simbolkan dari materi dan objek. Sultan feodal ini merasa dirinya dirinya diberi makanan sisa. Hal tersebut berkaitan dengan kehormatan dan derajad dirinya yang seorang Sultan. Mana mungkin seorang Sultan memakan sisa makanan rakyat jelata.

Sultan bersifat feodal tersebut meminta Penghulu Bendahari memanggil Wan Anom. Karena lepas kendali Sultan memerintahkan agar membelah perut Wan Anom dibelah. Dia ingin tahu apakah benar bayinya yang menginginkan makan sebiji buah nangkah tersebut. Oleh karena itu, Wan Anom dan jabang bayi mati.

Hukuman Dari Pelanggar Kontrak Politik.
Saat Megat Sri Rama pulang dari dinas yang membawa rindu pada istrinya. Dia mendapati cerita menyedihkan yang terjadi pada istrinya. Hanya gara-gara seulas buah nangka sultan tega membunuh istrinya Wan Anom dengan keji. Laksamana Megat Sri Rama bertekad menuntut balas.

Megat mengumpulkan anak buahnya, lalu melakukan konspirasi politik yang berbau kudeta. Laksamana Megat Sri Rama menemui Tun Abdul Jalil Bendahara Sultan. Megat Sri Rama bercerita dan akan menghukum raja zalim atau penguasa pendurhaka. Apabila Sultan Mahmud Syah II tewas maka Tun Abdul Jalil yang akan menjadi raja.

Laksamana Megat Sri Rama disuatu kesempatan menghadang iring-iringan Sultan. Dengan dendam membara dia menyerang sultan. Sultan tewas ditikam oleh Megat Sri Rama. Sultan Mahmud Syah II tewas terkena tikaman kerisnya. Setelah mati Sultan digelari (posthumous), “Mangkat di julang (tandu).

Hal-Hal dan Pertimbangan.
Zaman kita sekarang sudah tidak terhitung lagi pelanggaran kontrak politik oleh penguasa. Bahkan lebih dari mengerikan, tapi sudah mulai tidak manusiawi. Kemanusiaan bukan hanya dinilai dari nyawa manusia saja. Tapi prilaku berbuat sewenang-wenang, serakah, buruk dengan kebijakan dan upaya individualistis juga tidak bermoral.

Dengan demikian, apabila rakyat mulai tidak patuh, tidak menghormati, dan mulai melawan pemerintah. Sebaiknya pemerintah mulai mengevaluasi diri. Bukan hanya pemimpin poros seperti Bupati, Gubernur, Presiden, tapi juga para pemimpin lainnya. Apabila gejolak dan tikaman mulai muncul. Tidak mustahil telah terjadi kebiadaban yang mengerikan dibangsa ini.

Pepatah Melayu, “Raja Alim raja disembah, Raja lalim raja disanggah.” Sebuah kearipan lokal yang sangat perlu diperhitungkan oleh pemimpin. Bukan hanya itu, sifat neofeodalisme hendaknya dihilangkan. Agar tidak hanya mementingkan simbol kehormatan melalui materi dan bentuk objek.

Tetapi mulai dari nilai-nilai luhur sebagai seorang pemimpin yang sebenarnya. Hukum dan keadilan yang perlu ditegakkan. Bukan pencitraan dan bagaimana menggelapkan anggaran-anggaran. Atau mengutamakan jatah-jatah dari proyek-proyek. Dari Sabang sampai Merauke adalah rentang makna pepatah tersebut. Maka sebaiknya dipikirkan oleh kita semua. Sebelum hukum pelanggaran kontrak politik datang.